Alamat Kantor BPJS Kesehatan di Palembang

5 Tanggapan pada Alamat Kantor BPJS Kesehatan di Palembang

1. Pelayanan yang sangat tidak ramah. Satpamnya sangat sombong dan tidak ramah. Ruang tunggu panas dan tidak memiliki AC. Antrian sangat panjang dan lama karena hanya satu pegawai yang bekerja. Banyak kursi kosong yang tersedia tapi tidak bisa digunakan buat apa???

   Balasan

2. Jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dan setelah kemerdekaan, pada tahun 1949, setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda, upaya untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pegawai negeri sipil beserta keluarga, tetap dilanjutkan. Prof. G.A. Siwabessy, selaku Menteri Kesehatan yang menjabat pada saat itu, mengajukan sebuah gagasan untuk perlu segera menyelenggarakan program asuransi kesehatan semesta (universal health insurance) yang saat itu mulai diterapkan di banyak negara maju dan tengah berkembang pesat.

   Pada saat itu kepesertaannya baru mencakup pegawai negeri sipil beserta anggota keluarganya saja. Namun Siwabessy yakin suatu hari nanti, klimaks dari pembangunan derajat kesehatan masyarakat Indonesia akan tercapai melalui suatu sistem yang dapat menjamin kesehatan seluruh warga bangsa ini.

   Pada 1968, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara dan penerima pensiun beserta keluarganya.

   Selang beberapa waktu kemudian, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1984. BPDPK pun berubah status dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu PERUM HUSADA BHAKTI (PHB), yang melayani jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya.

   Pada tahun 1992, PHB berubah status menjadi PT Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. PT Askes (Persero) mulai menjangkau karyawan BUMN melalui program Askes Komersial.
   Pada Januari 2005, PT Askes (Persero) dipercaya pemerintah untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (PJKMM) yang selanjutnya dikenal menjadi program Askeskin dengan sasaran peserta masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.

   PT Askes (Persero) juga menciptakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU), yang ditujukan bagi masyarakat yang belum tercover oleh Jamkesmas, Askes Sosial, maupun asuransi swasta. Hingga saat itu, ada lebih dari 200 kabupaten/kota atau 6,4 juta jiwa yang telah menjadi peserta PJKMU. PJKMU adalah Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang pengelolaannya diserahkan kepada PT Askes (Persero).

   Langkah menuju cakupan kesehatan semesta pun semakin nyata dengan resmi beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, sebagai transformasi dari PT Askes (Persero). Hal ini berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes (Persero) pun berubah menjadi BPJS Kesehatan.

   Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, negara hadir di tengah kita untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata.

   Balasan

3. Pelayanan ramah, parkiran aman, gak perlu kekantor cukup pakai Pandawa. Digitalisasi pelayanan

   Balasan

4. Saya gak tau harus dimana mau mengadukan keluh kesah ini, ibu saya sakit pada matanya, sudah ke klinik tmpat rujukan brobat bpjs mau minta rujukan ke rumahsakit untuk pengobatan lebih lanjut. Pertama datang ke klinik dokter gak ada penjaganya gakbisa ngasi rujukan katanya, beda berapa hari lagi datang dokter kliniknya jg masi gak ada dan sama penjaganya gak mau ngasi surat rujukan, ke 3 dateng dokternya ada tapi tdk menemui unk memeriksa penjaganya bilang nanti surat rujukannya di kirim via wa. Di tunggu sampe 1 hari gak dikirim juga jdi saya wa ke penjaganya mana surat rujukannya. Dibales katanya lagi gangguan blom bisa buat nanti klo udh ada dikirim katanya bales wa saya. Emng harus segini bertele² ya brobat!, Gmn jika yg mau minta rujukan org yg urgent bisa meninggal dluan. Bukannya nakes sudah melakukan sumpah profesi tidak akan membeda²kan pasien. Ini pasien mau brobat jg bayar iuran bpjs loh bukan semata² gratis dari pemerintah semua. Bobrok ya sdm kita.

   Balasan

5. Susah sekali ya pelayanan skrng online tp semua gak ad solusi.
   Hei kantor bpjs anak” sekolah aja sdh offline kalian knpa masih online, alasan corona dll
   Ya untuk apa kami d vaksin? Kn ad masker? Bank aja bisa loh kok kalian gak? Aneh loh bpjs d palembang sangat mempersulit warga
   Apa harus d viralin dlu ini bru semua karyawan bergerak?? semua karyawan ny pd ngapain? Enak banget ya kerja ny mngkn cmn tiduran doang. tdk smua org ya bisa megang hp. Mending klo cpat respon lah ini berhari” dlu bru di balas.

   Balasan